Negara Kesejahteraan Dan Politik Figur

Bagian Kedua. Negara Kesejahteraan Dan Politik Figur 2. Patronase VS Populisme : Strategi Mengelola Kesejahteraan Dalam Politik Perkotaan Di Bandung Caroline Paskarina Jawaban : 1. Dalam Pemikiran Karl Marx  Gagasan Marx tentang kapital yaitu kapital menyediakan relasi sosial Analisis Buku: Selama menjabat sebagai walikota Bandung (2003-2008 dan 2008-2013), Dada Rosada membangun basis legitimasinya melalui mekanisme jejaring birokrasi, politisi, dan akademisi yang terutama berperan memberikan justifikasi bagi kebijakan pembangunan yang diambilnya. Sebagai birokrat karir yang telah berkecimpung dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak masa Orde Baru, Dada Rosada memiliki jaringan yang kuat dalam tubuh birokrasi dan Partai Golkar yang secara historis punya kaitan erat dengan birokrasi. Selain dengan birokrasi dan Partai Golkar, jaringan ini juga meluas ke berbagai organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan Partai Golkar, seperti Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Pemuda Pancamarga, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan sejenisnya. Keberhasilannya dalam membina jejaring ini terbukti ketika Dada Rosada berhasil terpilih kembali sebagai walikota pada periode kedua (2008-2013) dengan meraih 64,98% suara. Terpilihnya kembali Dada Rosada seagai walikota membuktikan kekuatan jaringan politik yang dimilikinya karena Dada Rosada terpilih melalui dua mekanisme politik yang berbeda, yakni pada Periode Pertama (2003-2008) melalui pemilihan oleh DPRD Kota Bandung dan Periode Kedua (2008-2013) melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat.  Materialisme Dialektik : Marx percaya pada kemajuan, Marx percaya bahwa di dalam setiap struktur dominan mengandung bibit-bibit kehancurannya di masa mendatang, dan juga evolusi. Analisis Buku : bagi aktor dominan, kritik yang disampaikan oleh aktor-aktor alternatif melalui berbagai media, misalnya yang dilakukan BIGS melalui publikasi hasil riset tentang kinerja Pemerintahan Kota pada masa pemerintahan Dada Rosada justru digunakan untuk memetakan konstelasi politik di Kota Bandung, yakni untuk mengidentifikasi siapa lawan dan siapa kawan. Informasi ini tidak digunakan untuk melakukan perbaikan dalam tata pemerintahan. Pemanfaatan informasi ini makin menegaskan posisi diametral antara aktor dominan dan alternatif.  Konflik Kelas : Konflik antara kelas utama dalam modus produksi. Analisis Buku : Kuatnya jaringan patronase untuk memelihara loyalitas organisasi-organisasi kemasyarakatan juga cukup mampu meredam kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintahan Kota Bandung. Bahkan yang terjadi kemudian adalah benturan di antara organisasi-organisasi masyarakat pendukung Dada Rosada dengan aktivis LSM yang mengkritik kebijakan Dada Rosada. Konflik ini misalnya terjadi ketika Bandung Institute of Governance Study (BIGS), LSM yang dipimpin oleh Dedi Haryadi mempublikasikan kinerja pemerintah Kota Bandung yang dinilai buruk. Setelah publikasi ini dilakukan, kantor BIGS didatangi massa yang mengatasnamakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang melakuakan pengrusakan dan pengancaman agar BIGS segera meralat hasil evaluasi tersebut. Kendati peristiwa ini sempat ramai mewarnai pemberitaan media massa lokal, tapi tidak pernah ada tindak lanjut terhadap konflik yang muncul. 2. Dalam Pemikiran Emile Durkheim  Tipe-tipe fakta sosial : kesadaran kolektif Analisis Buku : proses deliberasi diperlukan untuk mewujudkan artikulasi kepentingan ke dalam agenda kebijakan, tapi untuk dapat berperan dalam proses deliberasi tersebut, semua aktor dituntut untuk dapat membangun argumentasi yang logis. Disinilah LSM-LSM dapat berperan lebih besar untuk memberdayakan publik. Hal-hal ini menjadi tantangan bagi seluruh aktor pro-demokrasi untuk mentransformasikan populisme menjadi gerakan rekonstruksi publik yang memiliki kesadaran kewargaan. Pupulisme yang berkembang hari ini adalah populisme yang mencari bentuk dan tugas para aktor pro-demokrasi terutama adalah mengarahkan pencarian bentuk itu ke arah pelembagaan demokrasi dengan mengubah relasi kekuasaaan antara massa rakyat dan pemimpin populis yang didukungnya. 3. Dalam Pemikiran Max Weber  Sosiologi dalam pandangan Weber adalah mempelajari tindakan yang bermakna dalam Weber bukan objek tapi subjek. Analisis buku : salah satu fungsi penting pemerintah adalah menjamin ketersediaan pelayanan publik bagi seluruh warga masyarakat. Permasalahannya, akses untuk memperoleh pelayanan ini tidak selalu merata bagi masyarakat. Dalam konteks melemahnya peran negara, persaingan diantara aktor-aktor politik seringkali berfokus pada upaya menyediakan solusi pemenuhan kebutuhan publik secepat mungkin yang dapat langsung dinikmati masyarakat. Praktik-praktik semacam ini melahirkan dua jenis relasi kekuasaan, yakni yang bercorak patronase dan yang bercorak populisme. Patronase mucul dalam relasi kekuasaan antara patron dan klien, dimana patron memberikan berbagai manfaat material dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada klien dan sebaliknya, klien memberikan kesetiaan dan dukungannya sebagai imbal jasa kepada patron (Aspinall, 2013). Sementara itu, populisme muncul ketika para akor politik berupaya membangun kedekatan hubungan dengan warga masyarakat atau konstituennya melaui program-program yang berpihak pada aspirasi publik (Weyland, 2001). Kendati secara konseptual berbeda, tapi keduanya menjadi strategi yang digunakan para aktor politik untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat, khususnya dalam konteks politik dimana sistem distribusi kesejahteraan bekum berjalan dengan baik. Kontestasi antara patronase dan populisme sebagai strategi pengelolaan kesejahteraan ini akan menjadi konteks dari politik perkotaan di Bandung.